Jumat, 14 April 2017

Politik Luar Negeri Indonesia

Indonesia berada di antara negara-negara yang lain. Setiap Negara mempunyai tujuan dan kepentingan secara nasional. Untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional diperlukan cara atau sarana yang disebut politik. Penerapan politik akan terkait langsung dengan negara, dan kekuasaan. Juga pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Apa maksudnya?
Politik Luar Negeri Indonesia

1. Politik Bebas Aktif
Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya tanpa menjalin kerja sama dengan negara lain. Hubungan dengan negara lain sangat diperlukan. Tetapi tetap dilandasi prinsip persamaan derajat serta kebebasan menentukan kebijaksanaan.
Departemen luar negeri merupakan bentuk nyata adanya hubungan dan kerja sama antar negara.
Politik luar negeri bagi Indonesia merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan strategi negara dalam mencapai tujuan nasional. Politik suatu negara sesuai dengan falsafah negaranya. Begitu juga dengan Indonesia. Politik negara Indonesia sesuai dengan Pancasila yang merupakan kepribadian dan dasar negara. Politik negara kita adalah bebas dan aktif.
Bebasartinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap dengan dunia internasional. Maksudnya tidak memihak salah satu blok. Dan menempuh dengan caranya sendiri dalam menangani masalah. 
Aktifartinya ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia.

Melalui politiknya yang bebas dan aktif, Indonesia mempunyai tujuan sebagai berikut:
a. Mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan demokratis dalam NKRI.
b. Membina persahabatan antarnegara di dunia
c. Menjalin kerja sama antarnegara dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan IPTEK.
d. Mempertahankan kemerdekaan.

Apakah yang mendasari politik bebas-aktif bagi bangsa Indonesia?
2. Dasar Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia
Dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yaitu:
a. Pancasila sebagai landasan ideal.
b. UUD 1945 dan amandemennya.
UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pelaksanaan politik luar negeri, yaitu:
1) Pada Pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang berbunyi ”….kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”.
2) Pada alinea keempat "….ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial"
3) Pasal 11 ayat (1) "Presiden … membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain"
4) Pasal 13 ayat (1) Presiden menerima penempatan duta negara lain.

Demikian materi ajar PKn tentang Politik Luar Negeri Indonesia yang bersumber dari Buku Bse Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6 SD. Selamat belajar dan semoga sukses!!!

Artikel Terkait

Politik Luar Negeri Indonesia
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email