Kamis, 13 April 2017

Lembaga Negara Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dalam sistem itu  kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Atau, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

Wujud nyata demokrasi adalah:
- Mempunyai lembaga perwakilan rakyat yang mewakili kehendak rakyat.
- Anggota perwakilan rakyat ditetapkan untuk jangka waktu tertentu melalui pemilu.
- Kekuasaan dilaksanakan sesuai dengan UUD.
- Anggota perwakilan rakyat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea keempat, tujuan pembentukan negara Indonesia adalah:
- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibentuklah lembaga negara. Lembaga negara merupakan suatu badan atau organisasi yang mengurusi suatu bidang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam system ketatanegaraan. Lembaga negara Indonesia menurut UUD 1945 hasil
amandemen adalah:

Struktur Pemerintahan Sesudah Amandemen UUD 1945
Struktur Pemerintahan Sesudah Amandemen UUD 1945

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga negara. Anggota MPR terdiri seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum dan diatur oleh undang-undang. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2003, jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang (pasal 17 ayat 1). Sedangkan jumlah anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.
MPR sebagai lembaga negara sesuai dengan Pasal 3 UUD 1945 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
• Mengubah dan menetapkan UUD
• Melantik presiden dan wakil presiden
• Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Tugas dan wewenang anggota MPR dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut (Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2003):
• Mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam UUD.
• Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
• Memilih dan dipilih
• Imunitas/kebebasan
• Protokoler
• Keuangan dan administrasi

Selain hak-hak di atas, anggota MPR mempunyai kewajiban (Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2003) sebagai berikut:
• Mengamalkan Pancasila
• Melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
• Menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI dan kerukunan nasional.
• Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
• Menjalankan peranannya sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

2. Presiden dan Wakil Presiden
Pada tanggal 5 Juli 2004 bangsa Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Ini menjadi catatan bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam praktik ketatanegaraan.
Baru kali ini melaksanakan pemilu secara langsung. Itu berarti MPR tidak lagi memilih siapa presiden dan wakil presiden di Indonesia. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Jika pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapat suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara, dengan sedikitnya 25 persen di setiap provinsi yang terbesar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia, maka dapat dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Wewenang dan kekuasaan presiden dibagi menjadi dua, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh wakil presiden. Hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden ditentukan oleh presiden setelah mengadakan pembicaraan dengan wakil presiden.
Dalam UUD 1945 pasal 7 disebutkan bahwa Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan/tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR dengan
alasan sebagai berikut:
- telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara
- melakukan korupsi
- melakukan penyuapan
- melakukan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela
- terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif yang berwenang membuat undang-undang. DPR yang berkedudukan di pusat disebut DPR RI. Sedangkan yang berkedudukan di daerah baik tingkat satu atau tingkat dua disebut DPRD. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Jumlahnya secara keseluruhan adalah 550 orang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2003.
Tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut:
• Anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR.
• DPR bersama-sama pemerintah menetapkan undang-undang.
• DPR menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
• DPR memberikan persetujuan kepada presiden atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
• DPR mengajukan rancangan undang-undang.

DPR dapat mengadakan konsultasi dengan lembaga tinggi negara lainnya dan dapat memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk dimintai keterangan tentang sesuatu yang perlu ditangani untuk kepentingan negara, pemerintah dan bangsa. Sebagai lembaga negara DPR juga mempunyai hak-hak sebagai berikut:
1) Hak inisiatif, hak untuk mengajukan Rancangan Undang Undang (RUU). Ketentuannya adalah sekurang-kurangnya 10 anggota mengajukan rancangan dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR.
2) Hak budget, hak menentukan anggaran. DPR bersama-sama pemerintah memiliki hak untuk menyusun dan menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun.
3) Hak amandemen,  hak untuk mengadakan perubahan terhadap suatu usul rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.
4) Hak interpelasi, hak untuk  meminta keterangan kepada presiden, tentang kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah.
5) Hak petisi,  hak untuk mengajukan pernyataan pendapat terhadap masalah yang dianggap sangat penting yang sedang dibicarakan secara nasional.
6) Hak angket, hak untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu yang disampaikan secara tertulis kepada ketua DPR.
7) Hak bertanya, hak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau presiden.

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
DPD merupakan lembaga negara yang tergolong baru. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Jumlah angota DPD di setiap provinsi adalah empat orang. Adapun jumlah keseluruhan anggota DPD tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Saat ini jumlah anggota DPD ada 128 orang. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan UU.
Tugas dan wewenang DPD diatur dalam pasal 22 D UUD 1945, yaitu:
a. Mengajukan kepada DPR RUU tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
b. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tentang otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR.
DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun. Berakhirnya bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam UU.
Hak yang dimiliki DPD, yaitu:
• menyampaikan usul dan pendapat
• membela diri
• imunitas
• protokoler

Alat kelengkapan DPD terdiri atas:
- Pimpinan
- Panitia Ad Hoc
- Badan kehormatan
- Panitia-panitia lain yang diperlukan kementerian

5. Badan Pemeriksa Keuangan
Pasal 23 E ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen berbunyi ”Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Keuangan yang bebas dan mandiri.” Kedudukan BPK bebas dan mandiri artinya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. BPK berwenang minta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah atau badan swasta asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
Kewajiban, tugas, wewenang, dan hak BPK diatur sebagai berikut:
1) Mempunyai tugas khusus memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara.
2) Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.
3) Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR

Ada tiga fungsi pokok yang dijalankan BPK yaitu:
1) Fungsi Operatif adalah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan.
2) Fungsi Rekomendasi adalah memberikan pertimbangan kepada presiden dan DPR.
3) Fungsi Yudikatif adalah menyelenggarakan proses tuntutan perbendaharaan.

6. Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung merupakan pengadilan yang tertinggi di negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara. Mempunyai wilayah hukum yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Susunan Mahkamah Agung sesuai UU No. 5 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:
1) Pimpinan yang terdiri atas seorang ketua dan dua wakil ketua.
2) Hakim anggota
3) Panitera
4) Seorang sekretaris

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, hakim agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Warga negara Indonesia
2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3) Berijazah sarjana yang mempunyai keahlian di bidang hukum
4) Sehat jasmani dan rohani
5) Berusia sekurang-kurangnya 50 tahun
6) Berpengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun menjadi hakim dan 3 tahun menjadi hakim tinggi.
Pernahkah kamu membaca UUD 1945 hasil amandemen? Hal ihwal Mahkamah Agung diatur dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) dan pasal 24A UUD 1945 hasil amandemen. Mahkamah Agung adalah sebagai lembaga Negara pelaksana kekuasaan yudikatif di samping Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman MA membawahi beberapa lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka. Artinya kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.
Mahkamah Agung mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Memeriksa dan memutuskan perkara permohonan kasasi.
b. Memeriksa permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. Mengawasi  terhadap  pengadilan di bawahnya.
b. Memberi pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi lainnya baik diminta maupun tidak diminta.
c. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dianggap perlu kepada pengadilan di semua lingkungan pengadilan.

Mahkamah Agung mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Fungsi peradilan
b. Fungsi pengawasan
c. Fungsi pengatur
d. Fungsi penasehat
e. Fungsi administrasi

7. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan baru yang dibentuk berdasarkan hasil amandemen UUD 1945. Mahkamah Konstitusi diatur pada pasal 24C ayat (1), (3), (4), (5), dan (6) UUD 1945 hasil amandemen.
Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:
a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD.
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
c. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
d. Wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden menurut UUD.
Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan Hakim Konstitusi. Tiga diajukan oleh MA, tiga diajukan oleh DPR, dan tiga anggota lainnya diajukan oleh presiden. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, menguasai konstitusi, ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara.

8. Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial juga lembaga baru yang dibentuk berdasarkan hasil amandemen UUD 1945. Dasar pembentukan Komisi Yudisial diatur dalam UUD 1945 pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan (4). Komisi Yudisial dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR. Komisi ini merupakan lembaga yang mandiri.
Keanggotaan Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan, pengalaman dibidang hukum. Serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Komisi Yudisial ini bertugas dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

9. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Pembentukan KPU diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen Pasal 22E Ayat (2) dan Ayat (5). KPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden, serta DPRD.
Tugas dan wewenang KPU menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, adalah:
1) Merencanakan penyelenggaraan pemilu.
2) Menetapkan organisasi dan tata cara pelaksanaan pemilu.
3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pelaksanaan pemilu.
4) Menetapkan peserta pemilu.
5) Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
6) Menetapkan waktu dan tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara.
7) Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
8) Melakukan evaluasi dan pelaporan pemilu.
9) Menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden.

Demikian materi ajar PKn tentang Lembaga Negara Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia yang bersumber dari Buku Bse Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6 SD. Selamat belajar dan semoga sukses!!!

Artikel Terkait

Lembaga Negara Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email